Puluhan Kades Kab. Bandung Datangi Komisi A

Penerangan Jalan Umum

Puluhan Kepala Desa mendatangi Komisi A DPRD Kab. Bandung, siang ini. Mereka mempertanyakan soal proyek Penerangan Jalan Umum (PJU). Selain, mereka merasa ditekan untuk menandatangani SPK oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai konsultan, juga keberatan membayar biaya PJU yang besarannya cukup tinggi.
Menurut anggota dewan dari Partai Golkar, Hj. Neneng Hadiani, sebenarnya pembiayaan PJU diambil dari dana aspirasi dewan, dan bukan berasal dari kepala desa. Para Kades keberatan karena mereka harus membayar Rp 47 juta. Bahkan, ada indikasi pembengkakan anggaran (mark up) dalam proyek PJU tersebut.
Diperoleh keterangan Ketua DPRD Kab. Bandung, Toto Suharto ikut “bermain” dalam proyek PJU tersebut. Para Kades sepakat untuk tidak membayar, dengan alas an masih banyak yang lebih penting dari pada dipakai membayar PJU.
Masalah tersebut sempat memanas, karena 165 kepala desa (kades) di Kab. Bandung akan dipraperadilankan jika tidak segera mengurus pembayaran proyek pengadaan sarana penerangan jalan umum (PJU) di 178 titik.

Diperoleh kabar, hingga saat ini baru sekitar 50 kepala desa yang sudah membuat surat pernyataan. Sementara lebih dari 100 kepala desa lain belum membuat surat pernyataan. (bung wir)**

Leave a Reply