Akhirnya PLN Cabut Meteran Listrik Gedung PWI Kab. Bandung

SOREANG-PLN Rayon Soreang Kab. Bandung, akhirnya memutus paksa aliran listrik Gedung Persatuan Wartawan (PWI) Kab. Bandung, Jalan Raya Soreang, karena sejak 4 bulan terakhir gedung asset Pemkab Bandung ini tidak juga bisa melunasi tunggakan listrik yang digunakan.

“Benar pak listriknya terpaksa saya putus. Saya hanya menjalankan perintah, kalau tidak dilaksanakan saya ditekan pimpinan, maaf pak,” ujar Opan, petugas PLN Rayon Soreang kepada Soreangonline.com, Minggu (30/6/2013) pagi.

Meteran listrik di Gedung PWI Kab. Bandung dicabut PLN Rayon Soreang.

Meteran listrik di Gedung PWI Kab. Bandung dicabut PLN Rayon Soreang.

Ia mengaku, dirinya ditekan pimpinannya untuk segera memutus, sekaligus membongkar sementara kwh.”Silahkan bapak menghubungi PLN Rayon Soreang, jika sudah dibayar tentunya akan dipasang kembali dan listriknya tersambung lagi,” tambahnya.

Sebelum meteran dicabut, Ketua PWI Kab. Bandung, H. Yayat Wiryadi sempat berdialog dengan Opan. Ia meminta agar pihak PLN menangguhkannya sampai hari Senin, karena Sabtu dan Minggu Pemkab Bandung libur.

Tapi, akhirnya pihak PLN mencabut meteran listrik dengan alasan, PWI Kab. Bandung sudah empat bulan menunggak pembayaran listrik. Sebab, menurut aturan PLN, penyegelan akan dilakukan jika pelanggan tidak membayar rekeningnya selama dua bulan berturut-turut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Kab. Bandung, H. Yayat Wiryadi menanggapinya dengan santai. Ia tak bisa berbuat apa apa jika PLN memutus aliran listrik. Sebab, gedung tersebut merupakan aset Pemkab Bandung.

Sejak lama, ia menyerahkan sarana gedung PWI Kab. Bandung yang merupakan aset pemerintah kepada Pemkab Bandung. Sebab, PWI harus menanggung beban membayar listrik dan menempatkan sejumlah petugas untuk menjaga aset pemkab dengan besaran dana cukup besar.

Tidak itu saja, mobil dinas PWI yang digunakan pengurus lama sudah dikembalikan ke bagian aset Pemkab Bandung. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban PWI.

Ia mengaku tidak sanggup, untuk memelihara mobil inventaris tersebut. Apalagi, bahan bakar minyak (BBM) sekarang naik. Berbeda dengan mobil dinas yang digunakan Bupati Bandung, Dadang Naser dan Ketua DPRD Kab. Bandung, Toto Suharto.

Dana bahan bakar minyak dan oli mobil dinas Bupati Bandung, sebesar Rp 5.400.00 perbulan, sama dengan mobil dinas Ketua DPRD Kab. Bandung, Toto Suharto.

Sementara, mobil dinas wakil bupati dan wakil ketua DPRD masing-masing Rp 4.725.000 perbulan, Sekretaris Daerah (sekda) Rp 4.455.000 perbulan, asisten/pejabat eselon II/sekretaris dewan (sekwan) Rp 2.700.000 perbulan, kepala bagian atau pejabat eselon III Rp 1.800.000 perbulan, dan kepala subbagian atau pejabat eselon IV Rp 540.000 perbulan.

Ketua PWI Kab. Bandung mengaku bingung,tunggakan listrik selama empat bulan yang besarannya hanya Rp 104 ribu tidak terbayarkan (sebulan Rp 25 ribu). Sementara, anggaran untuk mobil dinas Pemkab Bandung yang mencapai puluhan juta rupiah perbulan bisa diatasi. Padahal, kepentingannya sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat banyak. **

One thought on “Akhirnya PLN Cabut Meteran Listrik Gedung PWI Kab. Bandung

  1. Sikap “menelantarkan” itulah yg dipilih ‘sang pemimpin’ dan ‘wakil rakyat’ karena mereka terlalu sarat akan tugas” lainnya atau mereka cenderung tidak memperhatikan kepentingan sgenap rakyat. Bagaimanapun juga PWI harus tetap menjalankan tugasnya sbagai social control dan penyampaian informasi kpd masyarakat. Maju terus PWI, walaupun banyak disana para elit yg tidak suka akan keberadaanmu.

Tinggalkan Balasan