Seminggu menjelang lebaran terminal Ciwidey Kab. Bandung semakin semrawut, kotor dan kumuh. (Foto : Dasep Kurnia Gunarudin)

SOREANGONLINE-Jajaran Pemkab Bandung sepertinya sudah kehabisan akal untuk menyelesaikan kasus Pasar Ciwidey. Bahkan, tidak punya nyali membangun terminal dan pasar Ciwidey yang belakangan kondisinya semakin semrawut dan amburadul.

“Intinya sebagian pejabat Kab. Bandung takut bermasalah dengan hukum kalau melakukan pembangunan di terminal dan pasar Ciwidey,” ujar Dasep Kurnia Gunarudin, warga Ciwidey yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, Minggu (18/6/2017).

Ia menilai, antara institusi yang satu dengan lainnya kompak, yaitu Asisten 2, Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Hukum dan  Bagian Aset. Mereka menyatakan tidak boleh melakukan pembangunan di pasar Ciwidey.

”Padahal tahun ini Bupati Bandung Dadang Naser sudah menyiapkan dana sebesar Rp 5 milyar untuk pembangunan pasar Ciwidey, tapi anak buahnya tidak ada yang berani melakukan pembangunan karena takut bermasalah,” tandasnya.

Ketika dikonfirmasi kepada Kabag Hukum Pemkab Bandung, Dicky Anugrah. Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti oleh kuasa hukum Disperindag.

Seperti diketahui, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik Pasar Ciwidey, akhirnya ditempuh jalan islah (perdamaian).

Pemkab Bandung bersama PT Primatama Cipta Sarana kedepan akan mengelola Pasar Ciwidey.”Islah ini dilakukan karena kami mempunyai itikad baik untuk kepentingan warga pedagang Pasar Ciwidey,” kata Dicky.

Pihak pemkab maupun PT Primatana telah melakukan mediasi, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengelola Pasar Ciwidey. “Namun, pemkab Bandung tetap meminta PT Primatama menyerahkan pasar tersebut sesuai perjanjian pertama yang sudah diputus di Mahkamah Agung,” tambah Dicky.

Seperti diketahui, Pasar Ciwidey menjadi sengketa antara Pemkab Bandung dengan kontraktor yakni PT Primatama Cipta Sarana bertahun-tahun karena kedua belah pihak mengklaim jika pasar tersebut milik mereka.

Pihak kontraktor mengklaim jika pasar tersebut milik mereka dengan alasan serifikat lahan atas nama mereka, sementara pemkab Bandung juga mengaku bahwa pasar tersebut merupakan aset pemerintah yang dibangun atas kerjasama dengan pihak kontraktor yakni PT Primatama Cipta Sarana.

Akhirnya kepemilikan pasar tersebut diajukan ke ranah hukum. Di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi kasus itu dimenangkan pihak kontraktor sebagai pemilik sah atas kepemilikan pasar Ciwidey.

Pemerintah Kabupaten Bandung pun mengajukan banding ke MA. Akhirnya MA memenangkan Pemkab Bandung sebagai pemilik Pasar Ciwidey dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri maupun pengadilan Tinggi.

Sebelumnya, Direktur PT Primatama Cipta Sarana, Ridwan Iskandar mengatakan, sebagai pihak pengembang, kemenangan Pemkab Bandung di Mahkamah Agung (MA) bukan berarti pengembang diharuskan menyerahkan asetnya kepada Pemkab.

Amar putusan MA itu, kata dia, hanya menolak gugatan pengembang yang minta dibayar oleh Pemkab. Bukan memerintahkan pengembang untuk menyerahkan lahan pasar dan terminal itu kepada Pemkab.  Namun sampai sekarang, kepemilikan pasar Ciwidey tetap saja kisruh. Sedangkan yang menjadi korban adalah para pedagang. (bung wir).