SOREANGONLINE-Wakil ketua Komite Independen Pengawas Pembangunan percepatan dan Pemekaran Kabupaten Bandung timur (KIP4KBT), Asep Juarsa Juandi menjelaskan,  dalam undang undang penataan daerah no 23 tahun 2014, mekanisme pemekaran salah satunya melalui dulu tahapan persiapan seyogianya untuk mematangkan daerah tersebut mandiri.

Hal itu menanggapi pernyataan Bupati Bandung Dadang Naser yang mengatakan bahwa pemekaran Kabupaten Bandung tidak perlu diurus sekarang karena akan menguras tenaga. “Pemekaran tidak akan terjadi walaupun pintu moratorium sudah di bukakan. Sekarang tinggal kesiapan dan keinginan pemerintah daerah dalam menyiapkan tahapan-tahapan. Selama tahapan pemekaran tidak dilakukan sejak dini, pemekaran tidak akan terwujud,” ujarnya kepada Soreangonline.com, Jumat (16/6/2017).

Senada disampaikan mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, Agus Yasmin.” Keinginan pemekaran wilayah itu adalah hak  rakyat Bandung Timur, mereka menuntut  peningkatan pelayanan publik yang selama ini merasa ditinggalkan pemerintah induk,” jelasnya.

Menurut dia, soal masih jauh karena moratorium jangan jadi hambatan untuk persiapan di daerah dalam memenuhui tahapan  pamekaran dan penataan daerah. Rakyat tidak akan pernah cape memperjuangkan haknya. Kecuali kalau bupati cape ya istirahat aja, ini kan sederhana,” sambungnya.

Sebelumnya Bupati Bandung Dadang Naser mengatakan, pemekaran Kabupaten Bandung tidak perlu diurus sekarang karena akan menguras tenaga. “Pemekaran masih moratorium pemerintah pusat, jadi jangan diurus sekarang karena akan menguras tenaga,” ujarnya.

Sementara itu, seperti dilansir dari viva.co.id Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, tidak akan ada lagi pemekaran daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan atau sampai tahun 2019.

Menurut Soni, tujuan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran DOB tak lain adalah untuk menyiapkan daerah persiapan. Pasalnya, dalam aturan sebelumnya, usai dilakukan pembahasan DOB oleh pemerintah, DPR dan DPD, suatu daerah langsung bisa dimekarkan tanpa melalui mekanisme persiapan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdany mengkritik alasan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sampai tiga tahun mendatang dengan alasan salah satunya terkait anggaran.

“Itu alasan klasik. Jadi alasan moneter itu alasan klasik pemerintah untuk menghindar. Harusnya pemerintah kembali ke esensi dasar otonomi daerah untuk menjawab esensi dasar pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali Pemerintahan,” ujarnya.

Benny menilai, sebagian besar daerah-daerah yang sudah dimekarkan, mengalami kesuksesan, bahkan menjawab masalah esensi dasar yang dia ungkapkan. Ekonomi dan pemerintahan juga bisa berjalan menjawab kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan melalui otonomi daerah tersebut. (bung wir).