Para tokoh KIP4KBT dengan pimpinan lembaga di Bandung Timur berfoto bersama (andi rohendi)

SOREANGONLINE-Pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur terus di perjuangan oleh para tokoh dan pimpinan lembaga di Bandung Timur. Salah seorang  tokoh komite KIP4KBT Atep Somantri, SH mengatakan terbentuknya Kabupaten Bandung Timur akan membuka peluang untuk seluruh generasi terbaik dalam meningkatkan pengabdiannya.

“Terbentuknya daerah otonom baru akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terarah, juga penataan struktur organisasi di tiap SKPD akan memberikan harapan besar mampu mengoptimalakan potensi SDM yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal,” katanya usai pertemuan di RM Astro Parakan Muncang bersama para tokoh KIP4KBT dengan pimpinan lembaga di Bandung Timur, Minggu (11/6/2017).

Menurut Atep, Kab. Bandung Timur  terbentuk bukan hanya persolan jarak tempuh saja yang bisa ditanggulangi yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Akan tetapi ada yang lebih penting dimana dengan terbentuknya KBT tata kelola SOTK pun akan menjadikan hal positif dalam memaksimalkan peranan birokrasi, posisi seluruh SKPD merupakan peluang bagi para birokrasi.

“Kami berjuang hanya satu kepentingan untuk membantu kepentingan masyarakat, KBT bukan untuk satu dua hari melainkan untuk mewariskan demi kemaslahatan generasi anak cucu kedepan,” imbuhnya.

Aa Andryan direktur LBH BALINKRAS yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KIP4KBT) sepakat dengan apa yang sudah menjadi slogan yaitu Bandung Timur Bergema  (Bersih, Gemilang, Maju dan Mandiri).

Senada dengan Andryan, Iwan Setiawan salah satu pimpinan redaksi media mengatakan disamping sebagai pelaku sejarah pejuang pembentukan KBT, kita semua adalah elemen pelaksana dan pengisi KBT untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Ketua Umum DPP LBH BALINKRAS DR MALLAU, SH, MH berpendapat bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. (and/jaf).