Ilustrasi, sejumlah mobil dinas diparkir dihalaman Pemkab Bandung.

SOREANGONLINE-“Mobil dinas itu milik aset rakyat yang dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat,” kata pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi, Selasa (13/6/2017).

Jadi, kata dia, kalau  kendaraan dinas  dipakai untuk lebaran. Ini menandakan mobil plat merah itu  bukan untuk pelayanan rakyat tapi untuk pelayanan birokrat.”Masa mobdin dipakai untuk kepentingan pribadi, ini kan aneh,” sambungnya.

Ia menambahkan, dibolehkannya PNS dilingkungan Pemkab Bandung terkesan Sekda Kab. Bandung Sofian Nataprawira lagi cari perhatian,  biar dipuji sama anak buahnya, seolah olah sekda Sofian orang baik se-Kabupaten Bandung. Padahal mobil dinas adalah aset rakyat.

Sebelumnya diberitakan karena belum ada larangan baik dari Pusat ataupun Pemprov Jabar, PNS dilingkungan Pemkab Bandung dibolehkan menggunakan mobil dinas (mobdin) saat mudik lebaran.

Kata sekda, mobdin boleh oleh digunakan dari mulai pejabat kecamatan sampai Bupati Bandung serta anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Tapi biaya operasional seperti bahan bakar ditanggung pemakainya. Selain PNS harus menanggung bensin dengan uang pribadi. Juga jika ada kerusakan di jalan, biaya perbaikan mobil harus menggunakan uang pribadi tanpa melibatkan pihak kantor.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2017. (bung wir)