Kondisi terakhir Pasar Ciwidey Kab. Bandung. (bung wir)

SOREANGONLINE- Meskipun putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik Pasar Ciwidey, namun tetap saja kisruh. Pasalnya, pihak PT Primatama Cipta Sarana (PCS) masih tetap mengklaim bahwa kepemilikan tanah di area terminal dan pasar adalah tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)  No. 20 Desa Ciwidey.

Sejumlah  data yang berhasil dikumpulkan menyebutkan, hingga kini PT PCS  dengan leluasa menarik uang sewa lahan kepada pemilik kios Pasar Ciwidey. Bahkan,  menarik uang dari para pengendara yang memasuki area terminal.

Padahal, menurut pengakuan para pedagang semua kios dan bangunan di pasar Ciwidey sudah dijual kepada mereka.”Tapi kenapa harus ada sewa lahan,” keluh  Abah, seorang pedagang di blok G yang disampaikan  melalui Lembaga Pemberdayaan Pedagang Pasar Ciwidey (LP3C).

Sebenarnya kasus pungutan tidak sah yang dilakukan PT PCS sudah dilaporkan. Tapi tidak  ada tindakan tegas dari pihak yang berwajib.  Beberapa tahun terakhir,  setiap aktivis pasar menyuarakan hak para pedagang,  selalu  diakhiri dengan pemanggilan pihak kepolisian yang membuat ciut nyali para aktivis tersebut.

Sementara itu,  setelah pemda Kab. Bandung tidak lagi mengelola pasar Ciwidey, pengelolaan sampah, keamanan dan   penertiban kendaraan  dilaksanakan oleh warga pasar secara swadaya. Tapi lagi lagi, sejumlah aktivis pasar dipanggil pihak Polres Bandung. Ini terjadi pada Bulan Maret 2016.

Ironisnya, pihak penyidik unit harda menekan agar pengelolaan sampah, keamanan dan penertiban kendaraan diserahkan kepada PT PCS  tanpa alasan yang jelas. Sehingga  PT PCS pun melakukan berbagai pungutan termasuk sewa lahan kepada para pedagang pasar yang sudah membayar lunas kios mereka.

Hal senada disampaikan pedagang di Blok H, Cecep. Ia mempertanyakan pada kemana pejabat pemda Kab. Bandung yang dulu memaksa memindahkan para pedagang yang sedang aman tenteram di pasar lama ke tempat baru dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Namun sampai sekarang dibiarkan dan diperlakukan semena mena oleh pihak PT PCS.”Sudah 15 tahun Infrastruktur dibiarkan tanpa adanya perbaikan dari Pemkab Bandung. Kondisi terminal pun rusak parah sehingga para konsumen malas berbelanja. Akibatnya para pedagang terus merugi,” ujar pedagang pakaian tersebut.

Yang lebih parah lagi, kata dia, aksi teror kerap dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab  dengan melaporkan para aktivis pasar ke pihak kepolisian yang dijadikan dasar oleh pihak PT PCS untuk menaikan jumlah pungutan.

Menurut Dasep Kurnia Gunarudin, seorang pengacara, selama ini PT PCS  mengaku sebagai pemilik tanah terminal dan tanah pasar dengan bukti hak berupa : SHGB NO 20/ Desa Ciwidey. Padahal definisi dari HGB adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

”Artinya pemilik SHGB bukan merupakan pemilik tanahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh PT PCS yang di amini penyidik Harda Polres Bandung dengan menyatakan PT PCS adalah pemilik lahan pasar Ciwidey patut dipertanyakan,” tandas Dasep, Sabtu (17/6/2017). (bung wir).