Bupati Bandung Dadang Naser saat melaksanakan tarawih keliling bersama rombongan di Mesjid Agung Kecamatan Nagreg, Kab. Bandung, Rabu (14/6/2017). (Foto : Andi Rohendi).

SOREANGONLINE-Bupati Bandung Dadang Naser mengatakan, pemekaran Kabupaten Bandung tidak perlu diurus sekarang karena akan menguras tenaga. “Pemekaran masih moratorium pemerintah pusat, jadi jangan diurus sekarang karena akan menguras tenaga,” ujarnya sebelum melaksanakan tarawih keliling di Mesjid Agung Kecamatan Nagreg, Kab. Bandung, Rabu (14/6/2017).

Sementara itu, seperti dilansir dari viva.co.id Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan, tidak akan ada lagi pemekaran daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan atau sampai tahun 2019.

Menurut Soni, pemerintah selama tiga tahun ke depan hanya akan mempersiapkan daerah-daerah yang akan dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi selama tiga tahun ini tidak akan ada DOB, karena adanya cuma daerah persiapan,” kata Soni di Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, tujuan pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran DOB tak lain adalah untuk menyiapkan daerah persiapan. Pasalnya, dalam aturan sebelumnya, usai dilakukan pembahasan DOB oleh pemerintah, DPR dan DPD, suatu daerah langsung bisa dimekarkan tanpa melalui mekanisme persiapan. “Bedanya dengan dulu, kalau dulu satu tahap, sekali dibahas langsung jadi DOB, nah sekarang sekali dibahas, tiga tahun dulu kita nilai,” katanya menambahkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdany mengkritik alasan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sampai tiga tahun mendatang dengan alasan salah satunya terkait anggaran.

“Itu alasan klasik. Jadi alasan moneter itu alasan klasik pemerintah untuk menghindar. Harusnya pemerintah kembali ke esensi dasar otonomi daerah untuk menjawab esensi dasar pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali Pemerintahan,” ujarnya.

Benny menilai, sebagian besar daerah-daerah yang sudah dimekarkan, mengalami kesuksesan, bahkan menjawab masalah esensi dasar yang dia ungkapkan. Ekonomi dan pemerintahan juga bisa berjalan menjawab kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan melalui otonomi daerah tersebut.

“Jadi pemekaran daerah bukan masalah untung rugi. Pemerintah tidak boleh terjebak pada sudut perhitungan matematis untung rugi, tetapi esensi dasar itu lah yang harus dijawab oleh negara. Jadi negara dibutuhkan untuk hadir di daerah-daerah yang mengalami masalah esensi dasar tadi,” tuturnya. (and/bung wir).